The Importance Of Participatory Monitoring In Guarding Democratic Elections
DOI:
https://doi.org/10.58222/jossh.v1i2.140Keywords:
Pengawasan Partisipatif; Pemilihan Umum; DemokratisAbstract
Stakeholders (stakeholders) and the community are independently involved in overseeing the implementation of general elections (PEMILU). This paper examines the importance of participatory supervision in overseeing the implementation of elections, which aims to create democratic elections. The method used in this study is a qualitative approach through literature studies.
This paper discusses the problems that arise in the context of participatory supervision in the implementation of general elections (PEMILU). General election activities (PEMILU) carry out participatory supervision that has been carried out by election monitoring institutions and other civil society organizations and various efforts have been made in participatory supervision to oversee democratic general elections in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.
References
Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Politik. Jakarta: Badan pusat Statistik.
Birch, S. (2011). Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press.
https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/
Junaidi, V. (2013). Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)
Norris, P. (2012). Making Democratic Governance Work: The Impact of Regimes on Prosperity, Welafare and Peace. New York: Cambrigde University Press
Pasaribu, A. (2015). Perludem Temukan 140 Pelanggaran Pilkada 2015. Diakses padahttps://www.antaranews.com/ berita/534394/perludem-temukan140- pelanggaran- pilkada-2015. 8 Februari 2023
Pusat Bahasa Depdiknas, (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Ramadhanil, F., V. Junaidi dan Ibrohim. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Ratnia Sholihah dkk. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549-2969. Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 – 28
Republika.co.id. (2017, 29 Agustus 2017). Pemilu 2019 Butuh Lebih dari 800 Ribu TPS. Diakses pada http://nasional. republika.co.id. 9 Februari 2023.
Surbakti, R. (2014). Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu
Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia
Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
_1.png)
