JURNAL RUANG HUKUM terdaftar dalam EISSN 2963-0479 dan merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. JURNAL RUANG HUKUM diterbitkan oleh Gayaku Publisher sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Januari-Juni dan Juli-Desember). Artikel yang masuk akan dinilai oleh peer-reviewer, dan jika dipandang layak akan diterbitkan, JURNAL RUANG HUKUM menerima artikel dari Ilmuwan, baik dalam maupun luar negeri yang fokus dengan kajian tersebut dapat berkontribusi dan mengkomunikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ini. Ruang lingkup Jurnal Ruang Hukum adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara
This study discusses human rights from the perspective of constitutional law. Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every individual, and are guaranteed through various legal instruments, including in the constitutional law system. In Indonesia, human rights are comprehensively regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), especially in Articles 28A to 28J. This regulation is also supported by various other laws, such as Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and Law No. 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. This study adopts a qualitative method with a normative approach, which is carried out through an analysis of applicable laws and regulations and a review of related literature. The results of the study indicate that although Indonesian constitutional law has accommodated the protection of human rights, there is still a need to make further efforts in law enforcement and the development of more progressive policies. This is important to ensure that citizens' rights can be respected and enforced fairly.
Disparity in Sentencing Decisions, Crime of Theft with Aggravation, Judges' Considerations
Copyright (c) 2024 Asyifa Khoirunnisa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Kearifan Lokal dalam pembentukan hukum adat yang berkelanjutan
Local wisdom is a valuable cultural heritage and plays an important role in the formation of customary law in indigenous communities. However, local wisdom currently faces challenges in maintaining its existence amidst the currents of globalization and modernization. This study aims to analyze the role of local wisdom in the formation of sustainable customary law in [location name]. Qualitative research methods are used with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that local wisdom is still a source of inspiration in the formation of customary law, but requires revitalization and recognition from the government and society. This study also found that local wisdom can be a solution in facing the challenges of the sustainability of customary law. Therefore, this study recommends the importance of preserving and recognizing local wisdom in the formation of sustainable customary law.
Copyright (c) 2024 Hafija Safarina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Kepemilikan Hak Atas Tanah
This writing aims to the Concept of Settlement of Land Rights and also to find out how the Settlement Procedure for Proving Land Rights that Occurs Due to Double Certificates. The research method used to study this research problem is normative law research. Normative research is the process of finding legal rules, legal principles, and doctrines to answer legal questions. The term independent and independent variables are still foreign in normative research because normative research does not have to start with a hypothesis. This study is a normative legal research in which researchers conduct analysis to resolve disputes over ownership of double certificated land. The conclusion of this writing is that there are several ways for the Concept of Land Rights Ownership, including: (1) Laws and Regulations on Land Ownership and Registration, (2) Land Registration Reasons, and the (3) Land Rights Status. In this writing, there is also a Procedure for Solving the Proof of Land Rights that Occurs Due to Double Certificates, the process of which is divided into several settlement theories, namely there is a Free Proof Theory and a Bound Proof Theory
Double certificate, national land agency
Copyright (c) 2024 Anjani Puji Rahayu, Arif Junaidi, Ina Fatmawati, Melly Rifa’atul Lailiyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Kekuatan dan Kegunaan Bukti Digital dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Digital evidence is information stored or sent in digital form that can be used as evidence in court. This information can be in the form of text, images, audio, video, and various other forms of data stored in electronic devices such as computers, mobile phones, or other storage media. This study aims to determine the strength and usefulness of digital evidence in corruption cases. This study uses a literature review approach method by collecting secondary data from previous similar studies combined with examples of corruption cases that occurred in Indonesia with the theme of digital evidence in corruption cases. The results of this study indicate that in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, digital documents or information are valid evidence in trials of corruption cases, whether accessed via computers or other digital media. So that the court does not only need evidence in physical form but also the content, information or documents contained in the digital device. This study is also expected to be a consideration for the court, the Corruption Eradication Commission (KPK) and other institutions that handle corruption cases in making decisions regarding the usefulness and strength of digital evidence in corruption cases.
Digital Evidence, Corruption, Financial Crimes
Copyright (c) 2025 Faisol Faisol, Rahmad Ready Kurniawan , Ahmad Wahyudin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Koreksi Kualifikasi dan Implikasi Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025
Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang memungkinkan koreksi terhadap kekeliruan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 dalam konteks tindak pidana narkotika, dengan fokus pada perubahan kualifikasi dari "menjual" menjadi "menguasai" narkotika. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji perbedaan unsur Pasal 112 dan 114 UU Narkotika serta pertimbangan hukum MA dalam menafsirkan niat dan peran terdakwa. Putusan ini memperlihatkan adanya diskresi hakim yang menjatuhkan hukuman di bawah minimum khusus, yaitu dua tahun, meskipun Pasal 112 mengatur minimal empat tahun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Penelitian merekomendasikan reformasi regulasi melalui revisi Pasal 112, penerbitan PERMA pemidanaan berbasis gramasi dan peran, serta pembentukan Komisi Sentensi untuk menjaga konsistensi yurisprudensi. Pendekatan multidisipliner dan program rehabilitasi juga perlu dikuatkan sebagai bentuk keadilan substantif dalam perkara narkotika.
Copyright (c) 2025 Duwi Handoko, Beni Sukri, Hulaimi, Lewiaro Laia, Rahmad Alamsyah, Iva Turisnur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 6581 K/Pdt/2024 terhadap Daluwarsa Hak Atas Tanah Pribadi
Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum ahli waris dalam sengketa pertanahan antara ahli waris dan pemerintah daerah serta pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum pejabat publik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kualitatif, memfokuskan analisis pada bahan hukum primer (UUPA 1960, KUHPerdata, PP No. 24/1997, Peraturan BPN No. 3/1997, dan putusan PN Bireuen, PT Banda Aceh, serta MA No. 6581 K/Pdt/2024) dan bahan sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Objek kajian dalam penelitian ini adalah perkara M. Dewantara bin H. Hasballah Daud vs. Pemkab Aceh Utara/Bireuen, di mana gugatan ahli waris atas tanah seluas ±35.000 m² berujung pada penolakan formil di tiga tingkat peradilan. Temuan utama menunjukkan bahwa meski ahli waris memiliki landasan substantif kuat dan bukti sertifikat, gugatan gagal karena obscuur libel, plurium litis consortium, dan daluwarsa agraria—menegaskan dominasi formalitas hukum acara perdata atas keadilan substansial. Hasil ini merekomendasikan penyusunan gugatan yang cermat dan reformasi prosedur administrasi pendaftaran tanah warisan untuk mendorong perlindungan hak waris secara efektif.
Copyright (c) 2025 Hamler, Tat Marlina, Khairul Azwar Anas, Ferry Asril, Reza Azurma, Meidizon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja
Narkotika merupakan masalah terbesar di Indonesia, penyalahgunaan narkotika semakin hari semkain meningkat, terutama di kalangan remaja. Pada usia remaja merupakan fase yang sangat rentan untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang di anggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Remaja mudah tergoda saat dalam keadaan stress atau frustasi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena penyalahgunaan narkotika bagi remaja serta upaya pencegahannya. Metode penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa narkoba merupakan ancaman terbesar bagi bangsa, karena mengingat banyaknya korban yang terjerumus adalah remaja, yang mana remaja merupakan generasi penerus bangsa, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada remaja di sebabkan karena faktor internal(kepribadian, keluarga dan ekonomi), dan factor eksternal (pergaulan, lingkungan sosial/masyarakat).Dampak penyalahgunaan narkotika mencakup aspek fisik, psikis, social dan spiritual. Sementara itu upaya pencegahan penanganan yang perlu di lakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yakni dengan melibatkan peran individu, keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah dengan focus pada komuniasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan. (Narcotics are the biggest problem in Indonesia, drug abuse is increasing dayby day, especially among teenagers. Adolescence is a phase that is very vulnerable to falling into narcotics abuse which is considered as something new and challenging. Teemagers are easily tempted when they are stassed of frustrated. This article aims to describe the phenomenon of narcotics abuse in adolescents and efforts to prevent it. The research method used is normative juridicial with data collection through literature study. The result show that drugs are the biggest threat to the nation because considering that many of the victims who fall victim are teenagers, where teenagers are the nation’s next generation, the factors that cause narcotics abuse in teenagers are caused by internal factors (personality, family, and economics), and external factors (social relations, social environment/society). The impact of narcotics abuse includes physical, psychological, social and spiritual aspects. Meanwhile, preventive measures that need to be taken against narcotics abuse among teenagers involve the roles of individuals, families, communities, schools and government with a focus on communication, supervision, guidance and counselling)
Victimprotection, children, Constitution.
Copyright (c) 2024 Ines Msyrh, Dendi Suandi , Irna Ismawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 03 TAHUN 1997 DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK
Indonesia is a state of law, of course, as stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia is a State of Law, meaning that human rights (HAM) are the main element that must be protected, upheld and fulfilled by the state, so in this case both the government and state institutions authorized to discipline and prosecute every citizen are legally obliged to guarantee the rights of every Indonesian citizen including children. Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Law No. 39 on Human Rights, and Law No. 23/2002 on Child Protection are legally required to protect children. In Indonesia, the juvenile criminal justice system is regulated in the first legislation Law No. 3 of 1997 and then replaced with a new article and which is currently in effect or has become positive law, namely Law No. 11 of 2012. As for this discussion, the author will discuss the comparison of the IMPLEMENTATION of Law No. 03 of 1997 with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Where in this study we will compare what are the similarities and differences that exist in the Old Criminal Justice System with the New. In this case the author uses a normative juridical research method in which the research is carried out by analyzing the law through document studies, namely using sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions / decrees, contracts / agreements / contracts, legal theories, and opinions of scholars. Based on the research that has been researched, it can be concluded that the most striking comparison of the legislation lies in the step of resolving the case, where in the new law there is a restorative justice method or better known as the diversion method, which is the resolution of disputes / problems outside the court by bringing together the two parties concerned and offering peace.
Copyright (c) 2024 Ilham Chaerudin, Aditya Nur muhammad, Oja Maulana, Anang Maruf faisal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Case Analysis Study of Divorce and Child Custody Dispute Decision Number 1073/Pdt.G/2017/PA
Permasalahan hak asuh anak pasca perceraian antara suami istri yang memiliki dampak serius terhadap aspek psikologis, kesejahteraan, dan pendidikan anak. Dua situasi utama yang muncul adalah perebutan hak asuh anak di pengadilan jika baik suami maupun istri menginginkan hak tersebut, serta ketidakadaan orang yang mengasuh anak setelah perceraian, yang dapat merugikan anak secara psikologis dan pendidikan. Regulasi mengenai hak asuh anak diatur oleh berbagai perundangundangan, seperti UU Perlindungan Anak No.35/2014. Pasal 105 Kompendium Hukum Islam dan putusan Mahkamah Agung RI juga memberikan panduan terkait hak asuh anak, dengan memberikan pertimbangan pada kepentingan terbaik anak. Penyebab terjadinya hak asuh anak umumnya disebabkan oleh perceraian orang tua. Artikel ini juga menyebutkan regulasi yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian, dan pentingnya Hadanah (kewajiban umum) dalam pengasuhan anak. Meskipun beberapa peraturan mengatur hak asuh anak, Kitab Hukum Islam (KHI) menjadi satu-satunya undang-undang yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pemberian hak asuh anak setelah perceraian. Upaya penyelesaian masalah hak asuh anak melibatkan bantuan hukum dan konseling sebagai sarana edukasi masyarakat tentang hak asuh anak.
Copyright (c) 2025 Wahyu Maulana, Eka Titin Nurmala Sari, Imelda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Settlement of Infidelity Cases According to Customary Law in Lolotuara Village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency
Settlement of Infidelity Cases According to Customary Law in Lolotuara Village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency. The problem in this legal research is how to resolve cases of infidelity. In accordance with the problem formulation in this legal research, the problems found in the indigenous community in Lolotuara are cases of infidelity which occur either between husband and wife of another person or between a husband or wife and another man or woman outside of the husband and wife relationship. . That if the case of infidelity occurs, there are also customary fines that can be implemented by Saniri Negeri Lolotuara as a customary institution that upholds customary values ​​that have been violated by individuals in society. This research is a normative juridical research, a problem solving approach through a conceptual approach, a statutory approach and a case approach, then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results of the research show that the resolution of cases of infidelity through customary criminal sanctions in Lolotuara Village is carried out by requesting responsibility for men to marry girls. If the woman is the wife of the person who committed the affair then a customary fine is implemented, if they do not comply with the request to marry the girl then it is implemented. customary fines, if you are someone's wife then you are obliged to fulfill customary obligations, namely customary fines to the girl and the wife or husband of the person who has been harmed by the actions carried out by the parties. The mechanism for resolving and administering customary sanctions in Lolotuara can be accepted and implemented by customary sanctions because it is adhered to by the Lolotuara indigenous community and its existence is recognized in the national legal system. Due to this, the implementation of customary fines as a form of fulfilling customary obligations by the parties in cases of infidelity or adultery is still enforced in society because it has coercive power which is implemented by the Saniri of Lolotuara State, these customary sanctions are seen as fulfilling a sense of justice for Indigenous Peoples Lolotuara.
Copyright (c) 2023 Yeheskel Wessy, Stelvia W. Noya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.SRP)
Murder by mutilation is a very cruel act, where the act begins with taking a person's life and continues with cutting the victim's body from the head to the entire body. This action was carried out with the aim of eliminating evidence or traces of the murder. Mutilation is also not strictly regulated in Indonesian criminal law, so that when imposing sanctions on the perpetrator there is often uncertainty and inconsistency. This causes concern and discomfort in society, especially if the perpetrator does not receive appropriate punishment. Therefore, this research aims to find out how the judge considered in making decisions in these two cases based on the positive legal system in Indonesia and to find out what caused the disparity in the two decisions. The research method used is normative legal research which examines and examines primary, secondary and tertiary legal materials in the form of statutory regulations and library law
Disparity, Mutilation, and Premeditated Murder
Copyright (c) 2024 Hana Juniana, Nurfaidah , Uum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan Putusan Nomor. 782/PID.B/2019/PN.Smg dan Putusan Nomor. 157/PID.B/2019/PN.Smg
This research discusses disparities in judges' decisions regarding criminal acts of theft at the Semarang District Court, focusing on Decisions Number.782/PID.B/2019/PN.SMG and Number.157/PID.B/2019/PN.SMG. Judges, in determining punishment, not only follow legal provisions, but also consider human values, the principle of expediency, the effectiveness of punishment, and changes in the perpetrator's behavior. This research uses normative legal research methods with a comparative and case approach. Disparities were found in sentencing, especially in the duration of prison sentences. Judges tend to sentence with imprisonment rather than fines, in accordance with Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code. Factors causing disparities involve legal rules, judge's considerations, the amount of loss, and other influencing factors.
Copyright (c) 2024 Mia Novia, Santi, Setyaningsih https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
This writing aims to the Concept of Settlement of Land Rights and also to find out how the Settlement Procedure for Proving Land Rights that Occurs Due to Double Certificates. The research method used to study this research problem is normative law research. Normative research is the process of finding legal rules, legal principles, and doctrines to answer legal questions. The term independent and independent variables are still foreign in normative research because normative research does not have to start with a hypothesis. This study is a normative legal research in which researchers conduct analysis to resolve disputes over ownership of double certificated land. The conclusion of this writing is that there are several ways for the Concept of Land Rights Ownership, including: (1) Laws and Regulations on Land Ownership and Registration, (2) Land Registration Reasons, and the (3) Land Rights Status. In this writing, there is also a Procedure for Solving the Proof of Land Rights that Occurs Due to Double Certificates, the process of which is divided into several settlement theories, namely there is a Free Proof Theory and a Bound Proof Theory.
Copyright (c) 2024 Anjani Puji Rahayu, Arif Junaidi, Ina Fatmawati, Melly Rifa'atul Lailiyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau memberikan mereka kesempatan untuk menerima pendidikan. Ia juga menawarkan keamanan dan dukungan hukum kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59, perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, dan seksual dicapai melalui penerapan pembatasan peraturan perundang-undangan, upaya sosialisasi, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terkait tindak pidana hukum. Seperti pada kasus Putusan Nomor:36/PID.SUS/PN.LBB yang pelakunya tidak lain adalah ayah kandung dari anak tersebut menjadi ramai dibicarakan, lantaran sang ibu dari korban melakukan protes lewat video yang diunggah di sosial media. Protes tersebut dilakukan lantaran ibu korban tidak terima dengan putusan hakim kepada mantan suaminya tersebut. Pelaku atau ayah korban diberikan putusan bebas oleh hakim dalam persidangan di PN Lubuk Basung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). Dimana dalam kasus ini adanya suatu yang sangat janggal dalam putusan hakim tersebut dan sesuatu hal yang mencoreng nama keadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dimana Penelitian dilakukan dengan menganalisis hukum melalui studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem peradilan, dan fakta lapangan. Terutama dalam Pembuktian Hukum, pembuktian merupakan salah satu komponen hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, syarat-syarat dan proses pengajuannya, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan mempertimbangkannya. Dalam kasus PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB. hakim membebaskan TERDAKWA, karena kesaksian ANAK KORBAN dan Saksi-saksi yang lainya sangat bertentangan antara satu dengan yang lainya.
Victim protection, children, Constitution.
Copyright (c) 2024 Machelinda Putri, Muhidin, Sri Fatmawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Juridical Analysis Of The Headman's Authority In Village Fund Management (Case Study Of Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages In Lolotwara Village, Lakor District, Southwest Maluku Regency).
Law Number 6 of 2014 explains that the purpose of village development is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life as well as poverty reduction through meeting basic needs. Moreover, the development includes building village facilities and infrastructure, developing local economic potential, and sustainable use of natural resources and the environment. This article aims to find out how the authority of the village head in carrying out village fund management, the obstacles they deal with, and how to overcome it in Lolotuara village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency. The use of village funds raises a classic problem in the system of using village funds. The allocation does not provide appropriate results for village development. Hence, the allocation of large village funds requires general regulations to clear and accommodating the implementation of its regulations. Eventually, the village head as the highest executive in the village government is able to implement the mandate of the law. Therefore, the objectives of the village law can be realized according to existing regulations.
Juridical analysis, Authority, Village Fund
Copyright (c) 2023 KiranaMicha Ririhena, Micael https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pembangunan daerah antara lain ditunjukkan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang langsung disampaikan kepada DPRD. Peran lainnya ditunjukkan oleh produktivitas lembaga legislatif ini bersama pihak eksekutif dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi Legislasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi masyarakat dan juga para anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan fungsinya. penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini mendeskripsikan peran DPRD dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan faktor-faktor penghambat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD.
DPRD, pemerintah daerah, peraturan daerah
Copyright (c) 2023 Warsito Kasim https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Election of Village Heads as a Framework for Democracy within the Framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia
This research aims to find out the meaning of democracy, as well as how the election of village heads is a framework for democracy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this research, the literature study method was used. The results of the research showed that democracy in an election had begun with the election of village heads and continued with the election of members of the DPR, DPRD, DPD, the election of Governor/Regent/Mayor and the election of President and Vice President, all of which were carried out based on provisions of laws and regulations within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Copyright (c) 2023 Lita Rosita https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Review of the Legality of Binary Options According to Islamic Law and Laws in Indonesia
A binary Option is a financial or financial product in which the parties involved are placed on one of two options within a certain period of time. Juridically, the legality of Binary Options as a Futures Trading Commodity is still being debated. This is because in order to be considered a commodity, it must fulfill the phrase "future contract" as referred to in the Commodity Futures Trading Act. When referring to the objective terms of the contract, the contract must fulfill valid reasons where the Binary Option raises questions about the validity of the contract in the context of Binary Options. From a consumer perspective, without permission from CoFTRA for consumer protection, there is no clarity, both from a legal and practical perspective. The purpose of this study is to find out how Islamic law and laws in Indonesia treat the binary options affiliate system. Using normative law with a framework to find out legal norms, Islamic legal principles, and legal doctrines that are used to answer legal problems faced. take notes from literary books, laws, and regulations, newspapers, magazines, or online communication media that are relevant to the problem being studied
Copyright (c) 2023 Muhammad Irkham Firdaus, Muhammadudy Hisyam Hawari, Muhammad Fathin Nur Ihsan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Legal Protection for Victims of Crimes of Sexual Violence Viewed from a Victimological Perspective
Victims of sexual violence need to get legal protection, both preventively and repressively. This study aims to analyze efforts to restore the rights of victims of sexual violence and their legal protection. This research is a normative legal research using statutory approach and consepal approach. The data obtained were analyzed with descriptive analysis. The results of this study conclude that the criminal procedural law in Indonesia is not optimal in paying attention to the rights of victims of criminal acts, but besides that there is a study of victimology that focuses on victims of crime including how legal protection efforts are made. Preventive protection in Indonesia has been quite good with the introduction of regulations as a legal basis for victims of sexual violence crimes who, with their various remedies, access justice and remedy through protection for the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). In addition, they can also obtain compensation in the form of money for losses suffered as well as assistance with medical and psychological and psychosocial costs. However, education facilities for child victims have not been covered by the regulation, even though victims of sexual violence who drop out of school need to violate their right to education according to their needs. In addition, in developing repressive protection, law enforcers related to cases of sexual violence, such as investigators and public prosecutors, must actively provide information related to efforts to protect and compensate for losses that can be accessed by victims.
Copyright (c) 2023 Dini Mardhatillah, Muhammad Ramdan Al Musthafa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
System Implementation Optimization Stollen Recovery Initiative (StAR) as an Effort to Eradicate Criminal Corruption in Asia
Corruption is a form of criminal behavior that is detrimental to state finances. Acts of corruption do not only occur in one country, but also in all countries, especially ASEAN. Therefore, it is necessary to carry out cooperation in the international sphere through an agreement or the implementation of political cooperation in the form ofMutual Legal Assistance (MLA) andExtradition related to the eradication of corruption. There are UN conventions andMLA will provide a form of change in the form of a paradigm related to the many aspects of corruption as a form of crimeinternational-transnational. In this case it becomes one of the important factors for all countries in achieving efforts to combat corruption. With regard to efforts to eradicate criminal acts of corruption, it is necessary to have a special regulatory system related to the handling of acts of corruption in foreign relations, one of which is in the form ofStollen Asset Recovery Initiative or StAR. StAR is a form of international cooperation in terms of providing evidence and transparency of an act of corruption.
Case solving; Crime; Proof of Justice Seekers
Copyright (c) 2023 Hanny Hilmia Fairuza, Dewi Rastikasari, Desi Nur Fitria, Nesya Wahyuning Asep Saputri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
The Principle of Legality in the Perspective of Human Rights
The principle of legality is a principle in law that is found in almost all of the constitutions of each country. The principle of legality is very important and must be maintained for the sake of certainty of rules in a country. If seen or reviewed properly, this principle of legality is a tool that aims to protect human rights for every individual and community group. As a jurisdiction, Indonesia always strives to uphold justice in order to achieve an orderly and peaceful life. However, with the existence of the principle of legality which is a written rule to determine that no action or action is prohibited and punished, if the act has been formulated in a law. The purpose of this writing is to find out how the principle of legality is in the perspective of human rights. This study uses a normative juridical method with a case approach and a statutory approach, the data used in this study is secondary data which is analyzed deductively. The results of this study are that the principle of legality has an important role in regulating the life of a group or society. One of the important roles of the principle of legality is to protect human rights, the role and function of the existence of the principle of legality is very influential in efforts to implement human rights regulations or better known as human rights. the life of the Indonesian people.
Copyright (c) 2022 Mela Sri Ayuni, Dion Dion, Rifda Cita Zulviah, Robby Nurtresna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Protection of Human Rights Against Criminal Offenders in Detention Process
The research aims to find out how the Protection of Human Rights for perpetrators of criminal acts in the Detention Process in the Indonesian Criminal Procedure Code. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The data used are secondary data supported by primary legal materials in the form of criminal law books and criminal procedural law books as well as secondary legal materials consisting of legal journals and literature related to the research topic. then collected and analyzed by deductive method. The results of this study state that according to the Criminal Procedure Code those who have the right to detain are investigators, public prosecutors or judges with a certain time limit. In detention must be in accordance with the law. So, detention cannot be carried out arbitrarily. The purpose of detention is for the purposes of investigation, prosecution and examination in court so that the perpetrator does not run away.
Copyright (c) 2023 Ana Maryana, Farhanudin Farhanudin, Muhamad Yusar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementation of Solving Criminal Cases (Splitsing) in the Proof Process in Criminal Trials
The role of a witness who is also an actor in the same case is referred to as a witness who is also a suspect "crown witness". The role of a witness is really needed to uncover a crime that was committed by more than one person together. To uncover evidence of who was involved, what were the roles of the perpetrators and how the crime could be committed. The purpose of this study is to find out how splitsing is implemented in criminal cases. The method used is philosophy juridical with a statutory and case approach, this study uses secondary data supported by primary legal materials such as laws, secondary legal materials in the form of journals and books. The results of this study indicate that the testimony of other defendants was carried out by the public prosecutor who has the authority to split the case files (spiltsing) so that the public prosecutor can reveal the testimony of witnesses and defendants that are the same or different and make it easier to find out the main perpetrators of the crime. The basis for separating the case files is in Article 142 of the Criminal Procedure Code.
Copyright (c) 2023 Firyal Kamila, Iyang Yanuar, Rizki Nurdiansyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementation of the Principle of Equality Before The Law in Corruption Court Decisions
Equality before the law is a basic principle in positive law in Indonesia which is called the Principle of Equality Before The Law, this aims to protect the human rights of citizens and to fight discrimination and the arbitrariness of rulers, but in practice, there are still many constitutions that have not been carrying out these basic principles, especially in acts of corruption as occurred in the corruption case in the procurement of 1,800 computer units for the 2018 computer-based National Examination worth Rp. This case clearly shows that the law in Indonesia tends to side with the authorities so a stigma arises in society that the law in Indonesia is blunt up and down. Of course, this phenomenon has reduced public trust in the government, especially in law enforcement
Copyright (c) 2022 Agam Sakti, Nina Aprianingsih, Saifun Nufus https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementation Of Pretrial In Indonesia's Positive Legal Spatial As A Strengthening Of The Integrity Of The Criminal Justice System
KUHAP explicitly explains that the process of implementing the law is part of the core instruments of law enforcement, such as the police apparatus, prosecutors and judiciary. A new step for procedural law, namely pre-trial in the Criminal Procedure Code, which is an innovation in Indonesian positive law. The trial at the first level is an innovation (new institution) of the KUHAP. Pretrial as one of the jurisdictions of the court horizontally or the application of coercive measures by the Police and the Attorney General's Office. The Constitutional Court (MK) in its decision Number 21/PUU-XII/2014 has determined a new pretrial object, namely the legal or illegal determination of the suspect, confiscation and search. The research method aims to explain how research is conducted to obtain maximum results. In this study, the authors used normative and empirical legal research methods. In Indonesia, the judiciary was born from the spirit of wanting to adopt the habeas corpus concept into the Criminal Procedure Code (KUHAP). This concept is presented to verify and test the coercive actions of law enforcement officials, both in the form of arrests and detentions. This is because these actions violate individual rights and freedoms. Therefore, a trial court process is necessary. Pretrial as a horizontal legal system between law enforcement officers. That the District Court has the authority to consider and decide according to the provisions stipulated by law. The main pretrial request according to Indonesian positive law has been poured into the Criminal Procedure Code in Article 1 number 10 in conjunction with Article 70. In the Criminal Procedure Code Articles 77-83 Chapter X part one has included pretrial and its rules.
Copyright (c) 2022 A. Nurul Azmi, Robby Nurtresna, Mela Agustin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efforts To Protect The Rights Of Suspects Through The Pre-Trial Process In Examinations At The Investigative Level
Coercive action by the competent authorities in investigations and prosecutions can be controlled by the courts. The purpose of establishing this facility is so that the rights of suspects can be protected, especially in relation to illegal arrests and detentions as well as termination of investigations and prosecutions. Even though the facility is regulated positively (Article 82 paragraph (1) letter d), in practice there are still deficiencies in its preparation and application in court, so that the human rights of suspects are not protected. This study discusses how pretrial authority protects the rights of suspects in Decision 99/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL and pretrial objectives at the investigative level, what is the role of pretrial as an effort to protect the rights of suspects and pretrial objectives at the investigative level. Therefore the purpose of this study is to determine pretrial authority in an effort to protect the rights of suspects for pretrial purposes at the level of investigation. The purpose of this study is to answer through the application of legal-philosophical methods and library research through theoretical research with legal theory and its relation to law enforcement prosecution in the judiciary. The results of the research prove that power and other powers continue to influence the institutional legal system whose independence is guaranteed by law and justice, especially the influence of pretrial authority on efforts to protect suspects' rights at the pretrial level and objectives at the investigative level. Also the role of the court as a procedural authority is therefore not completely independent. The main task of the judiciary remains to promote peace and justice. Therefore, to instill a sense of peace among justice seekers, it is necessary to strengthen the legal system, which is the last haven for justice seekers.
Pretrial, Suspect' s Rights, Investigation .
Copyright (c) 2022 Muhidin Muhidin, Anjani Puji Rahayu, Ina Fatmawati, Machelinda Putri, Melly Rifa'atul Lailiah, Sri Fatmawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
E-commerce industry competition in the settlement of digital business law in the metaverse era
This study aims to determine the development of the E-commerce Industry in the metaverse era, as well as how sellers and consumers can overcome applicable business laws without having to fight and bankrupt the economy in today's digital era. In this study, the literature study method was used as well as the findings that the researchers saw from several existing cases both in social media and in business life in the existing business environment. That we know that the more sophisticated an era is, the greater the business opportunity will be to move forward in the future so that consumers and sellers must be careful in making transactions, or obtaining certain data in doing business so that existing business laws are able to be obeyed.
digital business law, E-commerce, Metaverse
Copyright (c) 2023 Meci Nilam sari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST VIOLENT THEFT CRIMES
Occasionally, technological advancements and the growth of human civilization are accompanied by an increase in human requirements. This has a negative effect because it will increase the likelihood of criminal activity. Theft with violence is a type of crime that has recently occurred in every region and has been extensively discussed, as it severely disrupts security and public order. Consequently, the purpose of this study was to investigate the enforcement of criminal law against the offense of larceny with violence. Using a normative juridical approach with a statutory approach and a case approach, secondary data with additional primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively in this study. In light of these findings, Chapter XXII of the Criminal Act of Theft is governed by Articles 363, 363, and 365 of the Criminal Code (KUHP). This indicates that law enforcement officials must refer to these articles when imposing violent punishments on thieves. Violent crime Criminal law enforcement is an effort to translate concepts of criminal law justice into legal certainty and social benefits in every legal relationship. There are three factors that must always be considered in law enforcement: 1) legal certainty (Gerechtigkeit), 2) justice, and 3) effectiveness. Legal structure, legal substance, legal culture, and legal remedies (preventive and punitive measures) comprise the efforts to uphold the law in instances of theft crimes involving violence.
Copyright (c) 2023 Mabsuti Mabsuti, Santy Fitnawati WN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Examining the Presidential Threshold in Law No. 7 of 2017 in terms of legal politics in Indonesia
It was originally proposed that the presidential threshold of 20% be used to support the presidential system. As stated in Article 6A paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia, the constitutional design of the presidential threshold is an additional provision about arrangements on the requirements for the candidacy of the President and Vice President. Because political configuration is so crucial to the creation of legal products, political law presidential threshold policymaking occurs when there is political configuration. What is the history of the presidential threshold policy of 20%? is the first of two problem formulations in this study. Second, how does the presidential threshold of 20% in Law No. 7 of 2017 stand in terms of legal politics? Along with legal and intellectual techniques, the research takes a normative perspective. First, the study's findings show that Indonesia's presidential threshold was first established in Law Number 23 of 2003 concerning the General Election of the President and Vice President. From the 2004 Presidential Election to the 2019 Presidential Election, Indonesia's threshold provisions were the first to be put into practice, with the presidential threshold's amount changing. The legal politics of the presidential threshold have the traits of an authoritarian law, and the legal foundation has changed to Law Number 7 of 2017 concerning the Second General Election. This is so that the ruler can protect his or her political interest in keeping the ruling party in power. Because a presidential threshold with a percentage of up to 20% creates a divide in political rights or democratic rights between parties with majority votes and parties with minority votes, the legal politics of determining the presidential threshold runs counter to the principle of the purpose of an effective and proportional election.
Copyright (c) 2023 Fathullah Fathullah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DAMPAK PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK DIKALANGAN MAHASISWA KOTA BENGKULU MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA BENGKULU
This study aims to determine the use of the TikTok application among students in Bengkulu City according to the view of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) in Bengkulu City. This study uses empirical legal research to examine the law as a pattern of behavior that applies to the application of legal regulations. The use of the TikTok application among students in Bengkulu City according to the view of Majelis Ulama Indonesia (MUI) in Bengkulu City, is to have positive and negative influences. Positive influences include having many friends and fans, learning new things from preferred accounts, and trying to participate in spreading good things in cyberspace. While the negative impact is shame makes TikTok users sink even more with their fun to rock, A lot of content created by TikTok users does not filter which videos are appropriate or inappropriate to upload and seeing videos uploaded by other users can be a waste of time.
Application of Sanctions, Dissemination of Pornographic Videos, Electronic Information
Copyright (c) 2023 Ivando Yudha, Uswatun Hasanah , Sherly Nelsa Fitri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0